insentif pajak..(ngaco tapi boleh lah)

INSENTIF PAJAK

 Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis bagi pemenuhan kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam RAPBN 2011, penerimaan pajak memenuhi sekitar 75 % dari penerimaan dalam negeri.

Mengacu pada pentingnya pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dan melihat pada potensi penerimaan pajak yang masih belum digali, maka penerimaan pajak selalu diusahakan untuk ditingkatkan dari tahun ke tahun guna memenuhi kebutuhan penerimaan Negara tersebut. Langkah-langkah dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dapat melalui penyempurnaan perundang-undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber-sumber pajak lainnya.

Seperti kita ketahui, selain fungsi budgeter, pajak juga mempunyai fungsi reguleren, yaitu menggunakan pajak untuk mengatur distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat. Pajak dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di kawasan tertentu agar terdapat pemerataan pernbangunan dan pendapatan, contohnya adalah pemberian insentif pajak penghasilan kepada perusahaan PMA maupun PMDN.

Mengingat peranan pajak yang sangat penting dan strategis bagi penerimaan negara, maka kebijakan pemberikan insentif pajak penghasilan harus dilakukan secara hali-hati, karena pemberian insentif pajak yang tidak tepat hanya mengurangi penerimaan pajak tanpa adalah kenaikan investasi yang berarti.

Untuk menarik investasi banyak Negara memberikan berbagai kemudahan. Salah satunya lewat pemberlakuan insentif perpajakan tersebut. Menurut Meyer dan Nguyen (2003), adanya insentif pajak juga menjadi salah satu motivasi bagi investor untuk menanamkan modalnya.

Tujuan utama pemerintah memberlakukan kebijakan insentif pajak adalah untuk menarik minat investor asing agar mau menanamkan modalnya di Indonesia. Sasaran dari kebijakan insentif pajak ini adalah industri penunjang dan industri hulu. Kebijakan insentif pajak lebih mencerminkan instrument proteksi bagi industri penunjang dan industri hulu. Artinya, Pemerintah melindungi industri penunjang dan hulu ini agar dapat berkembang dan bersaing di pasaran lokal sebelum ke pasar global. Dengan kata lain, Pemerintah mengharapkan terbentuknya kekuatan industri penunjang dan industri hulu akan menciptakan industrialisasi yang tangguh untuk menghadapi ketatnya persaingan global. Karena kedua bidang industri ini merupakan basis untuk industri hilir sehingga jika industri hulunya kuat maka secara keseluruhan (hilir) juga akan kuat. Akhirnya proses industrialisasi akan tercipta lebih cepat dari yang diperkirakan.

            Ciri khas insentif pajak, menurut Fletcher (2002), adalah pemberlakuannya yang tidak diperuntukkan bagi seluruh wajib pajak. Jadi misalnya, insentif pajak itu diberikan untuk industri yang berorientasi ekspor, maka industri yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak berhak mendapat insentif pajak.

            Menurut Ikhsan (2006), ada 3 alasan mengapa insentif pajak diberlakukan. Pertama, sebagai sinyal bagi investor bahwa Indonesia berubah dari Negara yang tertutup menjadi Negara yang terbuka. Kedua insentif pajak itu diberlakukan untuk menjadikan Negara ini menjadi menarik bagi investor. Ketiga terkait kebijakan industri, dimana masuknya investor diharapkan akan menumbuhkan atau menjadi dasar industry-industri baru.

 

Bentuk-bentuk Insentif pajak.

·        -  Pada tahun 1970, baik bagi PMA maupun bagi PMDN berlaku insentif pajak seperti ini :

a)    Di sektor usaha yang dianggap sebagai prioritas, tax holiday diberikan selama 2 tahun.

b)    Masa berlakunya tax holiday itu akan ditambah 1 tahun lagi jika investor tak memindahkan devisanya ke luar Indonesia dalam jumlah tertentu.

c)    Proyek besar dan berisiko besar dan berlokasi di luar pulau Jawa, juga memperoleh tambahan tax holiday selama 1 tahun.

·        - Insentif pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah no 148 tahun 2000, hingga dengan Peraturan Pemerintah no 1 tahun 2007, perusahaan yang melakukan usaha di bidang tertentu dan di daerah tertentu diberikan beberapa jenis insentif pajak berkaitan dengan Pajak Penghasilan, yang meliputi :

a)    Penghapusan dipercepat

b)    Investment allowance sebesar 30 % selama 6 tahun

c)    Perpanjangan kompensasi kerugian dari 5 tahun menjadi 10 tahun

d)    Penurunan tarif PPh atas deviden dari 20 % menjadi 10 %

·         Dalam PP no 1 tahun 2007 tersebut, terdapat kondisi-kondisi tertentu yang akan mendapat fasilitas tersebut, yaitu sebelum jangka waktu 6 tahun sejak fasilitas diberikan: a) menggunakan aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas, atau b) mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapat fasilitas kecuali aktiva tetap yang dialihkan tersebut diganti dengan aktiva baru.

·         Selain itu, jika perusahaan yang telah mendapat fasilitas tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PP no 1 tahun 2007 itu, maka :

a)    Fasilitas tersebut dicabut

b)    Terhadap wajib pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku

c)    Tidak dapat lagi diberikan fasilitas tersebut

·         Disamping untuk PPh, insentif pajak juga diberikan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Istimewa. Misalnya, PPN tidak dipungut  atas penyerahan avtur untuk penerbangan internasional, dan penghapusan PPnBM produk minuman kecuali alcohol.

 

Insentif Pajak dan Invetasi

Hubungan insentif pajak dengan investasi tidaklah konsisten, tidak selamanya insentif pajak akan menambah investasi. Hal ini dikarenakan ada faktor selain insentif pajak yang lebih menentukan investasi. Faktor tersebut diantaranya adalah, besaran pasar domestic, tingkat upah dan produktivitas buruh, ketersediaan infrastruktur, pertumbuhan pengeluaran pemerintah, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, resiko investasi dan berbagai hal lainnya.

Selain itu insentif pajak dalam jangka pendek dapat berpengaruh negatif pada penerimaan Negara, karena insentif pajak akan mengurangi penerimaan Negara dari pajak. Artinya, insentif pajak memerlukan biaya yang berupa hilangnya potensi pendapatan dari pajak. Padahal, pendapatan dari pajak itu menyangga sekitar 75% pembiayaan APBN. Dengan demikian biaya itu sangat besar pengaruhnya terhadap APBN. Ini akan menyebabkan berkurang juga dana pemerintah untuk membiayai keperluan penyelenggaraan pemerintahan, utamanya dana untuk membiayai sejumlah sektor-sektor penting, seperti  infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.

Namun bagi Indonesia insentif pajak tetap harus diberikan, tetapi secara selektif, berdasarkan sektor-sektor tertentu dan bukan per proyek. Karena hasil dari insentif pajak itu tidak terjadi secara seketika. Oleh karena itu, walaupun biaya hilangnya potensi pendapatan dari pajak besar, akan ditutupi oleh keuntungan yang diperoleh dari investasi di masa yang akan datang. Dalam jangka panjang, pemberian insentif pajak tidak akan mengurangi penerimaan Negara. Hal ini terjadi karena dengan pembrian insentif maka investor yang akan menanamkan modalnya kan bertambah banyak. Ini akan menambah jumlah lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Dan dengan bertambahnya lapangan kerja, akan meningkatkan daya beli masyarakat yang akhirnya akan menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga penerimaan pajak akan meningkat.

 

Berkaitan dengan jenis insentif pajak yang sekarang diberlakukan di Indonesia, yang paling diminati oleh perusahaan PMA adalah pengurangan penghasilan neto atau tunjangan investasi sebesar 30%. Namun insentif tersebut dinilai kalah menarik dengan jenis insentif yang diterapkan di negara China dan Vietnam sebagai pesaing dagang utama terutama di sektor tekstil, karena negara tersebut menerapkan insentif pajak berupa tunjangan investasi dan tax holiday sekaligus.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan insentif pajak yang diterapkan di Indonesia tidak berkorelasi secara signifikan terhadap iklim investasi bagi perusahaan PMA. Oleh karena itu disarankan agar jenis insentif pajak ditambah dengan pemberlakuan tax holiday yang dipaketkan dengan tax sparing credit dan Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut atas penyerahan Jasa Kena Pajak di Kawasan Berikat. Di samping itu, agar kebijakan insentif pajak tersebut tidak sia-sa dan justru merugikan penerimaan negara, maka dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif harus dilakukan dengan membenahi semua faktor yang mempengaruhinya secara menyeluruh dan terintegrasi antar departemen.

Seperti uraian sebelumnya, PMA memainkan peranan penting dalam kebijakan pembangunan, dan insentif pajak bisa digunakan untuk menyalurkannya sedemikian rupa sehingga memberi manfaat maksimum bagi keseluruhan negara. Dari sudut pandang nasional, peranan insentif pajak bagi PMA berbeda dengan insentif pajak bagi modal domestik. Insentif pajak bagi modal domestik hanyalah melibatkan transfer pemerintah ke investor, tetapi insentif yang diberikan kepada PMA mengurangi seluruh negara atas laba yang dihasilkan oleh PMA tersebut. Karena itu, kerugian ini harus dikompensasikan dengan keuntungan yang diperoleh akibat pelipatgandaan modal tersebut agar insentif pajak tersebut bisa diterima. Sehingga dalam merancang insentif pajak bagi PMA perlu mengarahkan investasi mereka kepada sektor-sektor yang menguntungkan bagi negara tuan rumah.

Keuntungan tersebut berupa kenaikan penghasilan faktor-faktor produksi domestic akibat adanya PMA. Tidak ada manfaat yang dapat diperoleh mendatangkan modal asing lengkap dengan sumber dayanya, jika negara tuan rumah memperlakukan mereka sebagai peminjam lokasi saja. Dengan demikian, pemberian insentif pajak harus dikaitkan dengan nilai tambah domestik yang dapat diperoleh negara tuan rumah sebagai akibat adanya PMA tersebut. Lebih jauh lagi insentif pajak tersebut, harus dirancang sedemikian rupa sehingga mendorong dilakukannya reinvestasi dan operasi permanen dan menghambat investasi yang hanya ingin mengeruk keuntungan sesaat.

Apapun masalahnya, Indonesia membutuhkan kerja sama dari Negara asal investor asing agar insentif pajak yang diberikan bisa efektif. Jika negara sumber modal asing tersebut memajaki pendapatan yang diperoleh dari luar negeri dengan tarifnya sendiri sambil tetap memberikan kredit pajak luar negeri, maka pajak yang lebih rendah di Indonesia hanya akan menjadi transfer ke negara lain tanpa adanya manfaat bagiinvestor yang mengirimkan labanya ke Negara asalnya. Akan tetapi, penundaan pajak akan sangat penting. Hal ini tidak hanya berfungsi sebagai penarik PMA ke Indonesia yang menawarkan insentif pajak tetapi juga mendorong terlaksananya reinvestasi di Indonesia. Karena itu cukup beralasan penundaan pajak untuk mempertahankan atas investasi di Indonesia dan meniadakannya untuk investasi di negara maju. Cara lain untuk membuat insentif pajak menjadi lebih efektif bagi investor asing yang akan mengirimkan labanya ke negara asal adalah apa yang disebut sebagai kesepakatan pajak bersama (taxsparing arrangement). Dengan pendekatan ini, negara asal modal akan memberikan kredit atas laba yang direpatriasi sebesar pajak yang dikenakan di Indonesia meskipun tidak ada pajak yang dibayar menurut kesepakatan insentif tersebut. Akan tetapi, pendekatan ini tidak mengairahkan reinvestasi dan karena tekanan politik akan menuntut agar insentif tersebut diberlakukan secara umum yang tidak hanya bagi investasi asing saja tetapi juga investasi domestik,maka pengenaan insentif pajak dalam pemajakan laba secara umum harus dipertimbangkan.

 

Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan insentif pajak tax holiday merupakan faktor yang signifikan mempengaruhi perkembangan PMA di Indonesia. Namun kebijakan insentif pajak ini kurang berhasil untuk meningkatkan jumlah PMA ke Indonesia. Hal ini diduga karena perkembangan situasi dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang ada tidak mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini. Kondisi keamanan dan kestabilan politik dalam negeri Indonesia merupakan faktor utama yang dipertimbangkan oleh investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

Dari keseluruhan hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal yang penting:

1.    Kebijakan Insentif Pajak secara khusus bertujuan adalah untuk menggantikan peran utang luar negeri dalam pembiayaan investasi di Indonesia

2.    Kebijakan Insentif Pajak bukan faktor utama yang dipertimbangkan oleh investor asing dalam menanamkan modalnya Indonesia,

3.    Kondisi kestabilan politik dan social serta rasa aman berusaha dalam negeri merupakan faktor yang paling dipertimbangkan oleh investor asing dalam pengambilan keputusan investasi di Indonesia.

4.    Untuk membuat iklim investasi yang kondusif tidak hanya cukup dengan kebijakan insentif pajak saja tetapi juga perlu ditunjang sikap kekonsistenan Pemerintah terhadap kebijakan perpajakan.

Dari simpulan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa pada saat ini, berbagai fasilitas perpajakan memang sangat diperlukan untuk menarik investasi, terutama investasi asing, karena kemampuan pengusaha nasional sangat terbatas. Tanpa fasilitas tax holiday, sulit mengharapkan investor datang terutama ke daerah-daerah dikawasan timur Indonesia yang masih tertinggal daripada kawasan barat Indonesia, karena sarana dan prasarana di kawasan timur Indonesia tersebut masih sangat terbatas. Meskipun kenyataannya, kebijakan insentif pajak tax holiday ini tidak efektif untuk mengundang para investor asing, namun tetap diperlukan karena untuk melindungi industri penunjang dan industry hulu. Kemungkinan akan munculnya conflicting goals selalu ada, sehingga diperlukan jalan keluar yang “pas”, terutama dari sudut ekonomi dengan terminologi jangka panjang.